Kategori
Uncategorized

Demonstrasi Perihal Omnibus Law Yang Akan Diberlakukan Di Indonesia

Meskipun sedang adanya pandemi dan PSBB yang diberlakukan di Jakarta, sebenarnya politik tetap berjalan. Apalagi beberapa waktu yang lalu sedang sering terjadi demo besar-besaran akibat adanya perubahan perundang-undangan dalam sistem kerja. Dimana didalamnya tercatat untuk menjadikan sistem kerja mengikuti program yang sudah berjalan di Vietnam yang terkenal sebagai pusat penyedia Sbobet.

Apa sih Omnibus Law CILAKA?

Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah menyatakan bahwa protes yang dilakukan saat itu bersumber dari DPR dan Istana negara. Sedikit membahas bahwa UU Cipta Kerja meluncurkan Omnibus Law atau CILAKA sebagai singkatan dari Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law ini disiapkan untuk memperkuat ekonomi Nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi serta daya saing di Indonesia. Mengingat kita harus tetap menyediakan langkah untuk menghadapi pelambatan ekonomi global yang tidak pasti seperti sekarang ini. Omnibus Law CILAKA ini membentuk 11 klaster yang berbeda-beda yaitu:

  1. Penyederhanaan perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenaga-kerjaan
  4. Support Riset serta Inovasi
  5. Administrasi Pemerintahan
  6. Pengenaan Sanksi
  7. Pengadaan Lahan
  8. Investasi serta Proyek Pemerintah
  9. Kawasan Ekonomi
  10. Kemudahan Pemberdayaan serta Perlindungan UMK-M
  11. Kemudahan Berusaha

Untuk masalah perpajakan dalam Omnibus Law sendiri sudah disiapkan oleh kementrian keuangan dengan 6 pilar. Diantaranya adalah:

  1. Pendanaan Investasi
  2. Sistem Teritori
  3. Subjek Pajak Orang Pribadi
  4. Kepatuhan Wajib Pajak
  5. Keadilan Iklim Berusaha
  6. Fasilitas

Beberapa petinggi politik mengangkat suara bahwa Omnibus Law Bill ini mampu memperbaiki ekonomi karena meringkas undang-undang. Audrey O Brien menyatakan bahwa omnibus law adalah rancangan yang mencakup lebih dari satu aspek namun disatukan. Sedangkan untuk Barbara Sinclair, omnibus law adalah proses pembuatan undang-undang yang cukup lama karena mengandung lebih dari satu materi.

Dibandingkan SBY yang membuat kebohongan publik, Jokowi justru angkat suara dengan menyebutkan nantinya ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang dapat direvisi sekaligus. Presiden Indonesia kita pun menyatakan akan segera mengajukan omnibus law pada waktu terdekat. UU berikut direvisi lantaran dinilai menahan investasi.

“Di dalamnya ada 1.244 pasal yang dapat direvisi, yang itu kita melakukan gara-gara pasal-pasal ini menahan kecepatan kita dalam bergerak untuk respon perubahan-perubahan yang ada di dunia. Kalau UU kita kaku, pergantian yang ada tidak sanggup kita respons dengan cepat. Kita tercegat aturan yang kita buat,” ujarnya.

Masyarakat atau buruh yang memberontak hanya berfokus kepada poin dimana dihilangkannya upah minimum kerja (UMK) yang akan dijadikan upah per jam. Jika hal tersebut hendak dilakukan dalam kata lain bagi pekerja yang hanya bekerja kurang dari 40 jam perminggu memiliki upah dibawah minimum.

Kategori
Uncategorized

Pencitraan SBY Dalam Politik Yang Berujung Gagal

Pencitraan yang dilakukan oleh SBY tidak lain merupakan tindakan yang dilakukan untuk menarik simpati rakyatnya. Kemudian salah satu pembicara yakni Abdul Malik Gismar yang menilai masyarakat tidak akan lagi termakan dengan politik pencitraan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Suatu topik yang bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja mantan presiden ke enam ini selama ia menjabat sebagai president. Ini merupakan berita politik paling trend saat ini yang menjadi berita hangat dan bermanfaat kala diikuti.

Pencitraan SBY Dalam Politik Yang Berujung Gagal

Persentase Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kinerja SBY

Berdasarkan survei dari sebuah badan yang bernama Institue for Strategic and Public Policy Research (Inspire), isu kebohongan publik layaknya perlindungan TKI, penanganan korupsi serta kasus Bank Century dan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap SBY. Terhitung dalam 64,8 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah melindungi TKI dikarenakan terihat beberapa TKI yang masih ditahan di Thailand.

Kita beralih pada masa dimana kasus Century dan Sri Mulyani tengah merebak, bahwa sebanyak 54,1 persen publik merasa SBY masih bertindak menutupi masalah tersebut dengan adanya aturan aturan diluar jalur.

Kemudian, mengenai pemberantasan korupsi itu terkumpul sebanyak 56,9 persen masyarakat tidak percaya kalau Bambang Yudhono telah melakukan tugasnya dengan baik. Tambahan lain nya yakni Presiden SBY juga dinilai belum dapat menuntaskan persoalan mafia pajak yang dinilai merugikan negara sebesar (66,8 persen).

Seringnya melakukan rapat di tiap minggu dan juga pertemuan antara partai Demokrat yang sering dilangsungkan di gedung DPR membuat kinerja SBY ini dianggap tidak becus.

Hal ini terlihat dalam survei Inspire yang merupaka  survei dalam dunia politik di Indonesia ! Meski diterpa banyak isu tidak sedap, publik masih memiliki rasa hormat kepada beliau sebanyak (64,6 persen). Beliau juga dinilai telah lalai dalam memberantas judi online uang asli yang ada di Indonesia. Terdapat masih banyak sekali bandar judi online Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini. Serta, maraknya salah satu situs judi online terpopuler yang sebenarnya sangat bermanfaat apabila masyarakat bermain di dalamnya.

Bagaimana menurut anda mengenai kinerja SBY saat itu ? Sudah efektif kah kinerja beliau selama Ia menjabat ? Atau. Pantaskah beliau diberikan piagam penghargaan ? Semua tergantung kepada anda dengan cara pandang berbeda di setiap orangnya.