Kategori
Uncategorized

Demonstrasi Perihal Omnibus Law Yang Akan Diberlakukan Di Indonesia

Meskipun sedang adanya pandemi dan PSBB yang diberlakukan di Jakarta, sebenarnya politik tetap berjalan. Apalagi beberapa waktu yang lalu sedang sering terjadi demo besar-besaran akibat adanya perubahan perundang-undangan dalam sistem kerja. Dimana didalamnya tercatat untuk menjadikan sistem kerja mengikuti program yang sudah berjalan di Vietnam yang terkenal sebagai pusat penyedia Sbobet.

Apa sih Omnibus Law CILAKA?

Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah menyatakan bahwa protes yang dilakukan saat itu bersumber dari DPR dan Istana negara. Sedikit membahas bahwa UU Cipta Kerja meluncurkan Omnibus Law atau CILAKA sebagai singkatan dari Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law ini disiapkan untuk memperkuat ekonomi Nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi serta daya saing di Indonesia. Mengingat kita harus tetap menyediakan langkah untuk menghadapi pelambatan ekonomi global yang tidak pasti seperti sekarang ini. Omnibus Law CILAKA ini membentuk 11 klaster yang berbeda-beda yaitu:

  1. Penyederhanaan perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenaga-kerjaan
  4. Support Riset serta Inovasi
  5. Administrasi Pemerintahan
  6. Pengenaan Sanksi
  7. Pengadaan Lahan
  8. Investasi serta Proyek Pemerintah
  9. Kawasan Ekonomi
  10. Kemudahan Pemberdayaan serta Perlindungan UMK-M
  11. Kemudahan Berusaha

Untuk masalah perpajakan dalam Omnibus Law sendiri sudah disiapkan oleh kementrian keuangan dengan 6 pilar. Diantaranya adalah:

  1. Pendanaan Investasi
  2. Sistem Teritori
  3. Subjek Pajak Orang Pribadi
  4. Kepatuhan Wajib Pajak
  5. Keadilan Iklim Berusaha
  6. Fasilitas

Beberapa petinggi politik mengangkat suara bahwa Omnibus Law Bill ini mampu memperbaiki ekonomi karena meringkas undang-undang. Audrey O Brien menyatakan bahwa omnibus law adalah rancangan yang mencakup lebih dari satu aspek namun disatukan. Sedangkan untuk Barbara Sinclair, omnibus law adalah proses pembuatan undang-undang yang cukup lama karena mengandung lebih dari satu materi.

Dibandingkan SBY yang membuat kebohongan publik, Jokowi justru angkat suara dengan menyebutkan nantinya ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang dapat direvisi sekaligus. Presiden Indonesia kita pun menyatakan akan segera mengajukan omnibus law pada waktu terdekat. UU berikut direvisi lantaran dinilai menahan investasi.

“Di dalamnya ada 1.244 pasal yang dapat direvisi, yang itu kita melakukan gara-gara pasal-pasal ini menahan kecepatan kita dalam bergerak untuk respon perubahan-perubahan yang ada di dunia. Kalau UU kita kaku, pergantian yang ada tidak sanggup kita respons dengan cepat. Kita tercegat aturan yang kita buat,” ujarnya.

Masyarakat atau buruh yang memberontak hanya berfokus kepada poin dimana dihilangkannya upah minimum kerja (UMK) yang akan dijadikan upah per jam. Jika hal tersebut hendak dilakukan dalam kata lain bagi pekerja yang hanya bekerja kurang dari 40 jam perminggu memiliki upah dibawah minimum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *