Kategori
Informasi

Joko Widodo | Politik TNI Adalah Politik Negara

Politik TNI Adalah Politik Negara – Presiden Joko Widodo mengingatkannya pada Gran Jenderal Pesan Soedirman bahwa TNI tidak bekerja berdasarkan kepentingan politik atau kelompok, tetapi dengan kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Ini dinyatakan dalam mandat sebagai inspektur peringatan peringatan 73 tahun TNI di markas TNI, Plaza, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/10/2018) di pagi hari. “Saya tidak pernah membosankan untuk mengingatkan saya pada Gran Jenderal Soedirman tentang identitas TNI bahwa Tentara Politik adalah kebijakan negara, loyalitas Angkatan Darat adalah kesetiaan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Jokowi.

Presiden ingat bahwa tantangan utama yang dihadapi secara nasional adalah kemiskinan, ketidaksetaraan. Baik ketidaksetaraan duta besar RI untuk filipina sinyo sarundajang meninggal dunia antara daerah, serta kesenjangan antara kaya dan miskin. “Ini tugas besar kami,” kata presiden.

Saat ini telah ada distribusi kesejahteraan orang yang tidak merata. Presiden menjelaskan bahwa ia diberitahu tentang Bank Dunia bahwa proporsi nasional ini sangat prihatin, yaitu, pada 0,41 pada tahun 2014. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa 50 persen lebih sedikit kekayaan bangsa Indonesia dikendalikan oleh satu persen dari satu persen dari rumah. “Bagi saya itu adalah lampu merah, ini adalah lubang, yang seharusnya sedikit demi sedikit, panggung setelah panggung kita berakhir,” kata Presiden.

Penegasan Untuk Kebijakan Politik TNI Adalah Politik Negara Oleh Presiden

Kesenjangan harus diselesaikan, tidak berarti bahwa pemerintah menentang mereka yang kaya, tetapi jangan biarkan ada populasi judi sbobet asia¬†yang sangat superkaya. Tapi, di sisi lain, masih ada orang yang baru saja makan sulit. “Ini adalah celah yang sangat luas yang seharusnya mulai ditutup dengan pendekatan, baik untuk anggaran dan pendekatan di lapangan,” kata Presiden.

Kebijakan negara itu, menurut Presiden, adalah kesetiaan kepada negara, bertanggung jawab atas hukum. Loyalitas kepada negara-negara yang? Jika orang. Siapa lagi? Ya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah NKRI, kemudian pemerintah yang sah dan tegas.

Presiden menjelaskan, kebijakan negara itu loyalitas kepada orang-orang dan wilayah NKRI dan pemerintah yang sah. Sekali lagi, ini adalah hukum. Dan untuk memastikan bahwa proses demokrasi aman dan damai, sekali lagi, TNI dan polisi nasional harus netral, katanya. Dengan netral, menurut Presiden, TNI mungkin lebih mudah untuk mencakup setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerja sama untuk mempertahankan situasi yang kondusif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *